Menghidupkan Kembali Identitas Budaya Minangkabau di Tengah Tantangan Zaman

Dalam sejarah Indonesia, Minangkabau dikenal sebagai tanah kelahiran tokoh-tokoh besar yang berperan penting dalam pergerakan kemerdekaan dan pembentukan negara. Tokoh-tokoh seperti Mohammad Hatta, Agus Salim, dan Sutan Sjahrir tidak hanya terkenal sebagai negarawan dan diplomat ulung, tetapi juga sebagai pemikir besar yang mampu membawa bangsa ini ke panggung dunia. Kecakapan mereka dalam berdiplomasi dan berpolitik sebagian besar tak lepas dari pengaruh budaya Minangkabau yang mengakar kuat dalam kehidupan mereka.

Namun, dalam percakapan dengan para budayawan belakangan ini, muncul kekhawatiran yang lebih mendalam tentang kondisi budaya Minangkabau saat ini. Armeyn Sufhasril, seorang seniman dan tokoh teater Sumatra Barat, menyatakan dengan tegas bahwa, “Kita tidak memiliki isu kebudayaan di Sumatra Barat ini.” Pernyataan ini mengandung makna yang mendalam dan mengkhawatirkan. Ketika sebuah daerah tidak memiliki isu kebudayaan yang jelas, baik pemerintah lokal maupun kalangan seniman dan budayawan kehilangan arah dan fokus dalam membangun budaya. Tidak adanya isu yang menjadi pusat perhatian membuat pembangunan kebudayaan menjadi tidak terarah, bahkan stagnan.

Dalam konteks Minangkabau, situasi ini semakin mengkhawatirkan karena budaya yang dahulu kuat dan berpengaruh, kini mulai mengalami pengikisan. Masyarakat Minang mungkin masih bangga menyebut diri mereka sebagai orang Minang, namun banyak yang tidak benar-benar memahami apa yang mereka banggakan. Apakah kita benar-benar masih mempraktikkan nilai-nilai adat dan filosofi hidup yang diwariskan leluhur? Atau, apakah kita hanya merayakan identitas tersebut di permukaan tanpa memahami esensinya?

Budaya sebagai Penjaga Identitas

Budaya bukan hanya tentang tradisi yang tampak, tetapi lebih tentang nilai-nilai yang menjadi panduan dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat Minangkabau, filosofi “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” menjadi prinsip utama yang mengatur cara hidup, berpikir, dan berinteraksi. Prinsip ini tidak hanya mengatur aspek keagamaan, tetapi juga membentuk cara berkomunikasi dan menyelesaikan masalah melalui musyawarah.

Sayangnya, nilai-nilai ini perlahan terkikis oleh modernisasi dan globalisasi. Generasi muda Minangkabau semakin terlepas dari akar budaya mereka, lebih terpesona oleh budaya populer yang datang dari luar. Apakah ini pertanda bahwa identitas lokal mulai tergerus?. Ketika tidak ada isu kebudayaan yang fokus, tidak ada upaya yang terorganisir untuk melestarikan atau mengembangkan budaya Minangkabau.

Diplomasi sebagai Produk Budaya

Salah satu contoh penting dari warisan budaya Minangkabau adalah kecakapan dalam diplomasi. Sistem adat yang menekankan musyawarah dan mufakat membentuk karakter masyarakat Minang yang terlatih dalam berdiplomasi. Tradisi merantau juga mengasah kemampuan sosial orang Minang dalam beradaptasi dengan budaya lain dan berdialog dengan berbagai kalangan. Kecakapan diplomasi ini sangat jelas terlihat dalam sosok-sosok seperti Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir, yang memainkan peran penting dalam politik nasional dan internasional. Diplomasi mereka adalah cerminan dari budaya musyawarah yang mengakar dalam kehidupan Minangkabau.

Namun, seiring dengan melemahnya praktik adat dan filosofi musyawarah, kecakapan diplomasi ini mulai memudar. Diskusi-diskusi adat yang dulu menjadi ajang pendidikan bagi generasi muda kini tergantikan oleh perbincangan media sosial yang dangkal. Kecakapan berbicara, mendengarkan, dan mencari solusi melalui dialog mulai jarang ditemukan.

Isu ketiadaan fokus dalam kebudayaan, seperti yang disampaikan oleh Armeyn Sufhasril, menjadi tantangan serius bagi masyarakat Minangkabau. Ketika tidak ada fokus atau arah yang jelas, baik dari pemerintah maupun kalangan budayawan, pembangunan kebudayaan cenderung menjadi sporadis dan tidak efektif. Perlu ada upaya konkrit untuk menetapkan isu kebudayaan yang bisa menjadi dasar dalam pembangunan kebudayaan di Sumatra Barat.

Selain itu, peran pemerintah sangat penting dalam memberikan dukungan terhadap program-program kebudayaan. Namun, pemerintah harus selektif dalam memberikan bantuan, memastikan bahwa program-program yang didukung benar-benar berkontribusi terhadap pelestarian dan pengembangan budaya lokal. Bantuan tidak seharusnya diberikan semata-mata berdasarkan kedekatan emosional atau hubungan pribadi. Perlu ada tim atau lembaga yang secara independen mengkurasi karya-karya seni yang layak didukung, sehingga anggaran yang diberikan benar-benar berdampak pada kebudayaan masyarakat.

Pernyataan Armeyn Sufhasril bahwa “kita tidak memiliki isu kebudayaan di Sumatra Barat ini” mencerminkan kegelisahan tentang hilangnya arah dalam pembangunan kebudayaan. Tanpa fokus kebudayaan yang jelas, baik pemerintah maupun seniman dan budayawan kehilangan panduan dalam melestarikan dan mengembangkan budaya Minangkabau.

Selain itu, kecakapan diplomasi yang dahulu menjadi salah satu produk unggulan budaya Minangkabau juga mulai tergerus. Padahal, diplomasi ini merupakan salah satu warisan penting yang membentuk tokoh-tokoh besar Minang seperti Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir.

Untuk mengatasi tantangan ini, perlu ada upaya kolektif dari semua pihak—pemerintah, budayawan, seniman, dan masyarakat—untuk menetapkan isu kebudayaan yang dapat menjadi fokus dalam pembangunan budaya di Sumatra Barat. Isu kehilangan identitas lokal ini harus segera diangkat sebagai isu budaya utama.

Tanpa adanya arah yang jelas, kita berisiko kehilangan identitas lokal dan warisan budaya yang telah membentuk kita selama berabad-abad.